Fungsi

  1. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  2. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  3. Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan masyarakat;
  4. Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran;
  5. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
  6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional.


Tugas Pokok

Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin Satpol PP, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi Penegakkan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Rincian Tugas

  1. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
  2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
  3. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
  4. Menyelenggarakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah;
  5. Menyelenggarakan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  6. Menyelenggarakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah;
  7. Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
  8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat; 
  9. Menyelenggarakan pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan dalam urusan kebakaran;
  10. Menyelenggarakan pembinaan PPNS, personil anggota polisi pamong praja, anggota perlindungan masyarakat dan personil pemadam kebakaran;
  11. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
  12. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
  13. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
  14. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
  15. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.


  196412011986031013
  IWAN RIDWAN, S.IP.
  Bandung/ 01-12-1964
  S-1 Sosial Politik
  01-04-2020/ 27-12-2019
  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  Pembina Utama Muda/IV/c