Fungsi

  1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana  pelayanan umum;
  6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
  7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
  8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
  9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  Pemerintahan Desa;
  10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;


Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.



Rincian Tugas

  1. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
  2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi : 
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; 
    3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
    4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
  4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi : 
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
    3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
  5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi : 
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
    2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati; 
  6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi : 
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
    2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; 
    3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
  7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi : 
    1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait; 
    2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 
    3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
  8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
  9. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja Kecamatan;
  10. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikalaya yang ada di Kecamatan meliputi : 
    1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 
    2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; 
    4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
  11. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  12. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas Desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
  13. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  14. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan kelompok jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
  15. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
  16. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
  17. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  18. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.