Fungsi

  1. Penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;
  2. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset daerah;
  3. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset daerah
  4. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  5. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rancangan pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan;
  6. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  7. Penyelenggaraan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah;
  8. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan aset daerah;
  9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  10. Penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPT dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
  11. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, pendapatan  dan aset daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengelolaan pendapatan daerah serta pembinaan unit pelaksana teknis daerah.



Rincian Tugas

  1. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Badan;
  2. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
  3. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
  4. Menyelenggarakan penyusunan anggaran;
  5. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan;
  6. Menyelenggarakan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan;
  7. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis investasi dan aset daerah;
  8. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro;
  9. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis mengenai pinjaman daerah;
  10. Menyelenggarakan koordinasi, penyusunan anggaran dan pelaporan dana transfer ke daerah;
  11. Menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  12. Menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  13. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
  14. Menyelenggarakan pembinaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
  15. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah daerah;
  16. Menyelenggarakan koordinasi Pendapatan Daerah dengan  instansi terkait dan perangkat daerah lain pengelola  pendapatan daerah;
  17. Menyelenggarakan pembinaan terhadap  perangkat daerah lain pengelola Pendapatan Daerah;
  18. Menyelenggarakantugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.