Fungsi

  1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. Penyelenggaraan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin dan data;
  3. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  4. Penyelenggaraan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa;
  5. Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.


Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan, perlindungna, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta unit pelaksana teknis daerah.



Rincian Tugas

  1. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
  2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin dan data;
  3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  4. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa;
  5. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaporan dana desa;
  6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. Menyelenggarakan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
  8. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial
  9. Menyelenggarakan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  10. Menyelenggarakan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa;
  11. Menyelenggarakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  12. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
  13. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
  14. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dab fungsinya.